ETHICAL GOVERNANCE
Governance System
Ethical Governance (Etika Pemerintahan) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance (Etika Pemerintahan) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya (consience of man).
Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya, misalnya mencintai orang tua, guru, pemimpin dan lain-lain, disamping itu kesusilaan melarang orang berbuat kejahatan seperti mencuri, berbuat cabul dan lain-lain. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri, seperti penyesalan, keresahan dan lain-lain. Saksi bagi mereka yang melanggar kesopanan adalah dari dalam diri sendiri, bukan dipaksakan dari luar dan bersifat otonom. Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari-hari bermasyarakat, berpemerintahan dan lain-lain. Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, keperdulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan (masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara). Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit. Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir (lahiriah) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Tujuan bukan pribadinya akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial (communal, community, society, group, govern dan lain-lain), yaitu kehidupan masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah-tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Sanksi dipaksakan oleh pihak luar (norma, kaedah yang ada dan hidup dalam masyarakat). Sanksi kesopanan dipaksakan oleh pihak luar oleh karena itu bersifat heretonom. Khususnya dalam masa krisis atau perubahan, prinsip pemerintahan dan fundamental etikanya di dalam masyarakat sering kali dipertanyakan dan kesenjangan antara ideal dan kenyataan ditantang. Belum lagi, kita mengerti diskusi Etika Pemerintahan sebagai diskursus berjalan dalam pengertian bersama tentang apa yang membuat pemerintahan itu baik, dan langkah konkrit yang mana yang harus dilakukan dalam rangka berangkat dari konsensus bersama ke pemerintahan praktis itu adalah indikator demokrasi dan masyarakat multidimensi.
Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya, misalnya mencintai orang tua, guru, pemimpin dan lain-lain, disamping itu kesusilaan melarang orang berbuat kejahatan seperti mencuri, berbuat cabul dan lain-lain. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri, seperti penyesalan, keresahan dan lain-lain. Saksi bagi mereka yang melanggar kesopanan adalah dari dalam diri sendiri, bukan dipaksakan dari luar dan bersifat otonom. Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari-hari bermasyarakat, berpemerintahan dan lain-lain. Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, keperdulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan (masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara). Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit. Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir (lahiriah) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Tujuan bukan pribadinya akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial (communal, community, society, group, govern dan lain-lain), yaitu kehidupan masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah-tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Sanksi dipaksakan oleh pihak luar (norma, kaedah yang ada dan hidup dalam masyarakat). Sanksi kesopanan dipaksakan oleh pihak luar oleh karena itu bersifat heretonom. Khususnya dalam masa krisis atau perubahan, prinsip pemerintahan dan fundamental etikanya di dalam masyarakat sering kali dipertanyakan dan kesenjangan antara ideal dan kenyataan ditantang. Belum lagi, kita mengerti diskusi Etika Pemerintahan sebagai diskursus berjalan dalam pengertian bersama tentang apa yang membuat pemerintahan itu baik, dan langkah konkrit yang mana yang harus dilakukan dalam rangka berangkat dari konsensus bersama ke pemerintahan praktis itu adalah indikator demokrasi dan masyarakat multidimensi.
Budaya etika
Gambaran mengenai perusahaan, mencerminkan kepribadian para pimpinannya Budaya etika adalah perilaku yang etis. Penerapan budaya etika dilakukansecara top-down. Langkah-langkah penerapan :
Penerapan Budaya
Etika Corporate Credo : Pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang dianut dan ditegakkan perusahaan.
Komitmen Internal :
l Perusahaan terhadap karyawan
l Karyawan terhadap perusahaan
l Karyawan terhadap karyawan lain.
Komitmen Eksternal:
l Perusahaan terhadap pelanggan
l Perusahaan terhadap pemegang saham
l Perusahaan terhadap masyarakat
Penerapan Budaya Etika
Program Etika : Sistem yang dirancang dan diimplementasikan untuk mengarahkan karyawan agar melaksanakan corporate credo.
Contoh : audit etika Kode Etik Perusahaan
Lebih dari 90% perusahaan membuat kode etik yang khusus digunakan perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya.
Contoh : IBM membuat IBM’s Business Conduct Guidelines (Panduan Perilaku Bisnis IBM).
MENGEMBANGKAN STRUKTUR ETIKA KORPORASI
Membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Pada saat itulah perlu prinsip-prinsip moral etika ke dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan diterapkan, baik dalam entitas korporasi, menetapkan sasaran bisnis, membangun jaringan dengan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun dalam proses pengembangan diri para pelaku bisnis sendiri. Penerapan ini diharapkan etika dapat menjadi “hati nurani” dalam proses bisnis sehingga diperoleh suatu kegiatan bisnis yang beretika dan mempunyai hati, tidak hanya sekadar mencari untung belaka, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).
KODE PERILAKU KORPORASI
Pengertian Code of Conduct (Pedoman Perilaku)
Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun aturan moral atau etika. Code of Conduct merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis PT. Perkebunan dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunukasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam code of conduct.
Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct
Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor.Dewan kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran atas Code of Conduct dan melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.
Sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct
Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.
EVALUASI TERHADAP KODE PERILAKU KORPERASI
Melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005.
Pengaruh etika terhadap budaya:
1. Etika Personal dan etika bisnis merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku manajer yang terinternalisasi menjadi perilaku organisasi yang selanjutnya mempengaruhi budaya perusahaan.
2. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan maka hal tersebut berpotensi menjadi dasar kekuatan persusahaan yang pada gilirannya berpotensi menjadi sarana peningkatan kerja
KASUS Penyelundupan Container:
SURABAYA (Surabaya Pagi) – Meski diprotes banyak pihak, namun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jawa Timur, tak bergeming. Instansi berkantor di Jl Perak Timur 498 Surabaya ini memilih bungkam ketika kasus 27 kontainer alat suku cadang sepeda senilai Rp 20 miliar hilang terbongkar ke masyarakat. Anehnya, Bea Cukai diduga malah membiarkan importer-importer hitam di Pelabuhan Tanjung Perak. Padahal, mereka disebut-sebut sering melakukan pelanggaran, tapi tak ditangkap.
Santoso Tedjo yang pernah memiliki usaha di bidang ekspor-impor di Perak mengaku faham betul “permainan” importer hitam dan aparat Bea Cukai Tanjung Perak maupun Bea Cukai Kanwil Jatim. Menurutnya, Bea Cukai ibaratnya penjaga gawang barang ekspor impor. Namun, lantaran memiliki kekuasaan dalam meloloskan barang dan dokumen ekspor-impor, sehingga muncul modus-modus ‘permainan.’
Sebenarnya, lanjut Santoso, banyak permaianan yang terjadi di Bea Cukai, seperti kasus bawang putih. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bea Cukai, maka tidak boleh ada hambatan. “Yang saya tahu, importir yang bermain di sana seperti Yulian dan Doni yang bermain impor bawang putih,” ungkapnya.
Menurutnya pihak Bea Cukai seharusnya memverifikasi dulu mana perusahaan yang layak melakukan kegiatan ekspor-impor. Bea Cukai harus bisa menentukan mana importer hitam dan mana yang tidak. “Harus jelas PT-nya itu PT apa? Alamatnya mana? Jangan bodong,” ujarnya.
Secara tidak langsung Bea Cukai mampu mengecek PT mana yang benar. Bukan importer “PKL (Pedagang Kaki Lima)” alias importir kecil-kecil, seperti importir bawang putih tersebut. “Tanpa verifikasi dan badan hukum yang jelas itulah namanya importir PKL,” jelasnya.
Terkait raibnya 27 kontainer yang tidak jelas hingga lima tahun, menurut Santoso, kejadian itu tak masuk akal. Pasalnya Bea Cukai memiliki kewenangan untuk mengawasi keluar masuknya barang. “Jika menurut asas praduga, kontainer yang hilang itu bisa lewat pintu belakang. Mungkin saja barang itu barang haram, atau mungkin sengaja dihilangkan,” ujarnya.
Harusnya, kata Santoso, kontainer itu harus dicari dengan melihat manifesnya. Sebenaranya Bea Cukai memiliki bagian P2 (Penyidikan dan Penindakan) yang tugasnya mengawasi bagian lapangan, seperti mengawasi muat turunnya barang dari kontainer. P2 sendiri juga ada bagian intel yang juga tugasnya menyelidiki pegawai-pegawai Bea Cukai yang “bermain” di dalam. Pihak Bea Cukai bisa mencari siapa importinya dan mengecek kebenaran importer kontainer itu sendiri.
“Yang jelas, kasus suap dan hilangnya 27 kontainer yang terjadi di dalam instansi Bea Cukai ini bisa jadi merupakan kejahatan berjamaah dan merupakan sebuah konspirasi. Ini tentunya melanggar Undang-Undang Kepabean dan masuk pidana khusus,” tegas Santoso.
Menurut seorang eksportir raibnya 27 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak tak masuk akal. Lantaran kontainer keluar dari Terminal Petikemas itu melewati gate keluar dan harus dicek dari petugas. “Jadi para importer dapat melihat kondisi kontainer keluar dari TPS (Terminal Petikemas Surabaya) melalui kantor perum layanan TPS,” ujarnya.
Kepala Bea Cukai Bakal Dilaporkan ke KPK
Ketika hendak dikonfirmasi mengenai hilangnya 27 kontainer, Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim Yusman Rizal tak dapat ditemui Surabaya Pagi. Satpam Kanwil Bea Cukai mengatakan Kakanwil, Kabid P2 dan Humas sedang sekolah di Yogyakarta. "Wah Kakanwil sama humas lagi sekolah di Yogya mas," ujar seorang petugas keamanan saat ditemui Surabaya Pagi, Kamis (2/5).
Kakanwil Bea Cukai Jatim bernama Yusman Rizal, bukan Imam seperti diberitakan Senin (1/5). Sedang Imam diketahui Wakil Kakanwil Bea Cukai Jatim yang saat menemui pendemo mengatasnamakan Kakanwil. Namun yang disesalkan, Bea Cukai melalui Imam malah berpura-pura meminta data dari masyarakat dan menantang siap dilaporkan ke Kejaksaan maupun KPK, terkait hilangnya 27 kontainer tersebut.
“Saat kami ditemui Pak Imam yang mengatasnamakan Kakanwil Bea Cukai Jatim, beliau malah minta data dari kita. Ini jelas sangat aneh, masak sekelas Bea Cukai tidak punya database impor masuk di tahun 2007, wong kita saja punya kok,” kata Aan Ainurrofiq, perwakilan PT Suvindo Sakti Indonesia (SSI) sebagai pihak yang memesan 27 kontainer spare part sepeda. Lantaran 27 kontainer hilang, perusahaan sepeda kayuh itu akhirnya bangkrut.
Menurutnya, penjelasan dari pimpinan Bea Cukai tersebut sangat tidak memuaskan. “Kesannya Bea Cukai menutup-nutupi masalah ini, dan berlagak seperti pejabat yang tidak tahu menahu urusan 27 kontainer barang-barang impor yang hilang pada tahun 2007,”geram Aan.
Padahal, instansi sebesar Bea Cukai sejak tahun 2007 sudah menggunakan perangkat digital untuk mencatat data-data barang yang masuk dan keluar di wilayah kepabeanan Jawa Timur. “Kami menduga ini kasus permainan berjamaah yang dilakukan orang-orang di Bea Cukai, yang sekarang ini ditutup tutupi meskipun masyarakat sudah tahu semua,” ujarnya. Ia menegaskan 27 kontainer memiliki dokumen impor lengkap, bukan bodong.
Aan mengaku tidak akan tinggal diam. Dirinya bersama sejumlah elemen masyarakat akan mengawal dan mengawasi kinerja aparat Bea Cukai Jawa Timur dan mengungkap kasus hilangnya 27 kontainer barang alat suku cadang sepeda yang hilang tanpa alasan jelas. “Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan ke Kejaksaan dan KPK, seperti yang diminta Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur,” tegasnya. n rko/rzl
Peraturan yang dilanggar :
- Pasal 3 dan 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diubah UU Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.
SUMBER:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar